Banda Aceh – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menghadirkan persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
Persoalan penyediaan hunian sementara, pembangunan rumah permanen, pemulihan sekolah, pasar, sumber air bersih, hingga berbagai infrastruktur lainnya dipastikan akan menguras anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD. Tanpa dukungan lembaga teknis, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat, proses pemulihan diperkirakan akan berlangsung cukup lama.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Komunitas Sahabat Peduli Aceh (KSPA), Azwar Umri, dalam siaran pers yang diterima media ini, Kamis (9/7/2026).
Menurut Azwar, sudah saatnya seluruh elemen bangsa membangun kepercayaan masyarakat di wilayah terdampak bencana dengan menunjukkan bahwa pemerintah dan semua pihak benar-benar hadir serta peduli terhadap masa depan para korban.
“Salah satu dampak yang hampir terlupakan adalah munculnya pengangguran baru, terutama di kalangan generasi muda yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan akibat bencana,” ujarnya.
Permasalahan tersebut mencuat saat KSPA menerima aspirasi masyarakat Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dalam pertemuan bersama kepala desa, perangkat gampong, dan tokoh masyarakat pada 4 Juli 2026.
Dalam pertemuan itu, Kepala Desa bersama para tokoh masyarakat menyampaikan harapan besar agar pemerintah memberikan pelatihan keterampilan bagi para pemuda yang kini kehilangan mata pencaharian.
“Dengan penuh harap mereka menyampaikan, ‘Kami kehilangan rumah, tidak memiliki sumur, dan anak-anak kami kini tidak mempunyai pekerjaan. Keterampilan mereka masih sangat terbatas. Berikanlah mereka pelatihan agar memiliki mata pencaharian baru,'” tutur Azwar.
Ia mengungkapkan, hingga kini belum ada pihak yang secara nyata memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat terdampak. Kalaupun sudah ada yang datang menawarkan bantuan, tindak lanjutnya belum terlihat.
Karena itu, KSPA berharap Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh yang berkantor di Geuceu Komplek dapat mengambil peran lebih aktif dalam proses pemulihan pascabencana melalui program pelatihan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
Pelatihan seperti teknisi pendingin udara (AC), instalasi listrik, pertukangan, pengelasan, maupun keterampilan teknis lainnya dinilai sangat dibutuhkan agar generasi muda memiliki bekal untuk kembali bekerja dan membangun kehidupan mereka.
“Kami meyakini harapan ini dapat diwujudkan, dimulai dari pemuda-pemudi Desa Meunasah Raya, Kabupaten Pidie Jaya, yang hingga kini masih merasakan dampak berat bencana,” kata Azwar.
Menurutnya, sebagai instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di daerah, BLK Aceh memiliki kapasitas dan tanggung jawab moral untuk menjadi bagian dari solusi pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja.
“Kehadiran BLK di tengah masyarakat terdampak bukan hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bahwa masa depan mereka masih bisa dibangun kembali,” tutup Azwar.
